OPINI

RAKYAT KECIL SEAKAN MENDAPATKAN “JUS PAHIT” DARI PEMERINTAH

Pengumuman kenaikan bbm disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi wakil presidin Jusuf Kalla beserta para menteri terkait di istana Kepesidenan Senin 17 November 2014, pada pukul 21.00 Wita. Terhitung sejak tanggal 18 November 2014 harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, sedangkan untuk solar dari Rp 5.500 naik menjadi Rp 7.500.

Selama ini Negara membutuhkan anggaran infrastruktur untuk membangun pendidikan dan kesehatan, namun anggaran yang diperlukan tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM, sebagai konsekuensi maka pemerintah memutuskan untuk melakukan pengalihan subsidi BBM dari secktor konsumtif ke secktor-sektor produktif.

Ada beberapa hal yang menjadi alasan pemerintah mengapa dialihkannya subsidi BBM dari secktor knsumtif ke secktor produktif, dan mengapa harga BBM dinaikkan, di antaranya: Dengan mengalihkan subsidi BBM kepada sektor produktif, akan banyak infrastruktur yang dibangun, perlindungan kesejahteraan terhadap masyarakat kurang mampu dan pembangunan pembangkit listrik juga bisa berjalan.

Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa kebijakan hari ini menaikkan harga BBM subsidi akan memberikan tambahan anggaran untuk belanja produktif pemerintah di atas Rp 100 triliun, tambahan belanja tersebut akan dipakai untuk infrastruktur, memperkuat perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan hampir miskin. Sedangkan menurut pendapat menteri PPN/kepala Bappenas Andrinof Chaniago, adanya tambahan anggaran tersebut juga dipakai untuk meningkatkan produksi pangan, seperti untuk memperbaiki irigasi yang rusak dan membangu irigasi yang baru. InsyaAllah dengan begitu 3 tahun kedepan Indonesia bisa swasembada beras, katanya. Selain itu tambahan juga digunakan untuk meningkatkan produksi energi, yakni mempercepat realisasi pembangunan pembangkit dan kemaritiman serta kelautan. Pembangunan dan perbaikan jalan baru memang diprioritaskan kepada kepentingan masyarakat untuk membuat masyarakat lebih produktif.

Tujuan pemerintah dengan menaikkan harga BBM subsidi memang baik, akan tetapi tujuan yang baik itu tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi akibat adanya kenaikan harga BBM. Masyarakat kecil seakan mendapatkan “jus pahit” dari pemerintah. Misalnya saja tukang ojek dan angkot otomatis akan menaikkan tarif, dan masyarakat yang masih menggunakan jasa ojek maupun angkot harus membayar lebih mahal dari biasanya, takutnya dengan naiknya tarif ojek dan angkot, keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa tersebut menurun, sehingga berdampak terhadap pendapatan mereka, kalau pendapatan mereka turun otomatis biaya hidup mereka juga pasti menurun dan akan ada kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi dengan baik. Dengan naiknya harga BBM ditakutkan akan banyak anak-anak yang putus sekolah karena orang tua mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk biaya pendidikan anak-anak mereka, dan bisa juga orang tua mereka memutuskan untuk meminta anak laki-laki dan perempuan mereka agar berhenti sekolah untuk membatu memperbaiki keadaan ekonomi agar bisa bertahan hidup. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada orang tua yang memutuskan untuk menikahkan anak perempuannya di usia yang muda, dengan begitu akan lepas tanggung jawab mereka dalam hal biaya hidup untuk anak perempuan mereka.

Seandainya banyak anak-anak yang harus berhenti sekolah, bagaimana bisa pendidikan di Indonesia akan lebih baik dan maju, kalau pendidikannya rendah bagaimana bisa Indonesia mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, kalau sumber daya manusia tidak berkualitas bagaimana bisa Indonesia mencetak generasi yang produktif, kreatif dan inovatif. Kalau SDM Indonesia banyak yang tidak produktif akan berdampak terhadap meningkatnya pengangguran, karena mereka tidak memiliki keahlian yang mampu membuat mereka bisa bersaing di dunia kerja, dengan begitu persentase pengangguran akan meningkat kembali, seiring dengan meningkatnya angka pengangguran kriminalitas juga akan meningkat. Tidak bisa dipungkiri kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa, semakin banyak SDM yang berkualitas maka akan semakin maju bangsa tersebut.

 Presiden RI Joko Widodo beserta wakilnya bapak Yujuf Kalla dalam kampaye mereka mengatakan akan pro rakyat, tetapi kalau BBM naik akan mempersulit dan menyakiti rakyat, maka janji pak Jokowi akan dipertanyakan, dan jangan salahkan rakyat jika rakyat menuntut janji yang diucapkan sang presiden kepada rakyatnya.

Pada Januari 2015 nanti kita akan dihadapkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), kalau dengan adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, akan berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi, sosial dan politik di Indonesia, apa mungkin kita Indonesia bisa bersaing dengan Negara lain, jika kita tidak mampu bersaing maka kita akan tersaingi dan siap-siap kita akan menjadi penonton dan hanya menjadi konsumen atas produk-produk Negara lain.

Melihat akan dampak yang harus dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kecil, alangkah baiknya BBM subdisi tidak perlu dinaikkan, karena mungkin saja akan lebih baik jika pemerintah ambil kebijakan untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor (mobil mewah), karena hal itu tidak ada imbas terhadap masyarakat Indonesia yang kebanyakan berada di kelas ekonomi menengah dan kebawah, kemudian kurangi pengeluaran boros birokrasi, karena pengeluaran untuk birorasi sangat tinggi.

Kita sebagai warga Negara Indonesia mau tidak mau menerima keputusan itu, tapi setidaknya kita berharap kebijakan Jokowi justru menjadi “jus manis” untuk rakyat bukan “jus pahit” yang mungkin saja menyakitkan atau mematikan.